BERITA SEPUTAR PEMALANG

Monday, December 21, 2020

Ketapang Berebut Pulung, Siapa Untung? (7)

Para calon kepala desa Ketapang saat pengundian nomer urut 

SeputarPemalang.Com
- Pertarungan sesungguhnya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tinggal menghitung hari. The real of fighting atau pertarungan nyata itu adalah pemungutan suara atau pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Minggu 27 Desember 2020.

Pengundian nomor urut telah dilakukan, Jumat (18/12/2020), di Balai Desa Ketapang yang dihadiri Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Ulujami, yakni Camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Komando Rayon Militer (Danramil).

Keempat calon kepala desa telah mendapatkan nomor urut masing-masing: Suminto alias Minto beroleh nomor urut 1, Tardiyan alias Tardi alias Sinangjono Prio Hutomo (2), Sutopo alias Utopo alias Saut Ld  (3) dan Sudiharto  alias Bangkok (4). Ini sekadar nomor urut, bukan cerminan elektabilitas atau tingkat keterpilihan setiap kandidat.

Di hari dan tempat yang sama, para cakades juga menyampaikan visi dan misi masing-masing. Dari keempat calon itu, semua visi dan misi mereka sepintas nyaris sama, tak ada yang jauh berbeda. Intinya, setiap calon siap mengabdi untuk masyarakat dan membangun Desa Ketapang. Benarkah demikian? Biarlah waktu yang membuktikan.

Makin banyak janji, makin banyak yang tak bisa ditepati. Begitulah kata pameo. Kita hanya bisa meraba dari track records atau rekam jejak dan integritas atau karakter (akhlak) mereka saja. Itu pun masih perlu diuji. Kebetulan keempat calon itu tak ada yang incumbent atau petahana alias semuanya adalah penantang, sehingga semua belum teruji.

MORAL VS MODAL

Ujiannya ada tiga: harta, tahta, wanita atau jenang, jeneng,jenong. Tahta, kedudukan, atau jabatan adalah ujian, apakah mereka akan bisa adil dan amanah atau tidak dalam menjalankannya.

Jika lulus dengan ujian tahta, mereka akan diuji dengan harta. Tahta otomatis mendatangkan harta. Ketika melihat harta, apakah mereka akan silau atau tidak. Apakah mereka akan korup atau tidak. Ingat apa kata Lord Acton (1834-1902), "The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutly" (kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang mutlak akan mutlak pula korupsinya).

Ada pula ungkapan, "Harta itu ibarat air laut, makin banyak direguk makin membuat dahaga."

Jadi, tidak ada jaminan orang yang sudah banyak harta tidak akan korupsi. Apalagi yang tidak berharta. Persoalannya hanya apa mereka akan "konangan" (ketahuan) atau tidak. Apa mereka akan menggunakan ajian "sluman slumun slamet" atau tidak.

Ingat pula akan dua jenis korupsi, yakni "corruption by need" (korupsi karena kebutuhan) dan "corruption by greed" (korupsi karena keserakahan). Jadi, sekali lagi, tidak ada jaminan orang yang sudah berharta tidak akan korupsi. Apalagi yang tidak berharta.

Lulus dengan ujian kekuasaan dan harta, mereka akan diuji lagi dengan ujian wanita. Kekuasaan dan harta akan mendatangkan banyak wanita.

Nah, ujian wanita inilah yang menurut berbagai literatur sejarah paling berat. Bahkan Adam yang seorang nabi dan rasul pun tak kuasa menghadapi godaan wanita (Hawa). Sadar akan hal itu, Ratu Mesir Cleopatra (lahir 69 SM) memanfaatkan kecantikannya untuk mengejar ambisi dan menaklukkan musuh-musuhnya. Bahkan sebuah negara bisa berperang melawan negara lain hanya dipicu oleh perebutan wanita.

Kekuatan menghadapi ujian tahta, harta dan wanita merupakan cerminan kekuatan moral, karakter atau akhlak seseorang.

Akankah mereka kuat menghadapi ketiga ujian itu? Biarlah waktu yang membuktikan.

Sekali lagi, kita hanya bisa meraba dari track records dan integritas mereka. Untuk itu, sebelum menentukan pilihan, marilah kita meraba-raba track records dan integritas masing-masing calon.

Track records masing-masing calon sudah jelas, kita semua sudah tahu. Begitu pun karakter masing-masing. Yang kita belum tahu adalah apakah mereka masing-masing akan kuat menghadapi tiga godaan tadi, sehingga integritas masing-masing akan tetap terjaga?

Kita tidak tahu pasti. Akan tetapi indikasi ke arah sana dapat kita cermati. Antara lain, apakah mereka akan menebar money politics (politik uang) atau tidak. Jika menebar politik uang, maka otomatis moralitas dan integritas mereka gugur.

Pertarungan politik, di tingkatan apa pun, apakah itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, atau pun pilkades selalu diwarnai dengan pertarungan moral versus modal.

Moral tercermin dari track records, integritas, visi dan misi serta program kerja kandidat. Sedangkan modal tercermin dari kekuatan finansial atau keuangan. Jika ada kandidat yang menggunakan politik uang, maka otomatis moralitasnya gugur.

Dalam konteks Indonesia, dan juga Ketapang wabil khusus, kekuatan modal biasanya lebih mendominasi kemenangan. Sebab itu, hampir tak ada kandidat yang murni menggunakan kekuatan moral. Kalaupun mereka punya kekuatan moral, niscaya akan menggabungkannya dengan kekuatan modal. Apalagi yang secara moral relatif lemah. Dengan kata lain, moralitas mereka akan sama-sama gugur.

Dalam konteks Pilkades Ketapang 2020, akankah terjadi pertarungan moral versus modal? Berkaca dari dua pilkades terakhir, pertarungan moral versus modal tak bisa dielakkan. Bahkan merupakan semacam keniscayaan bila seorang kandidat mau menang. Apalagi masyarakat saat ini cenderung apatis dan pragmatis. Hasilnya pun sudah bisa ditebak: kekuatan modal yang keluar sebagai pemenang.

Bila dalam pilkades kali ini pertarungan moral versus modal benar-benar terjadi, maka hal itu merupakan alarm atau lampu merah bagi masyarakat Desa Ketapang.

Jika kandidat yang mengandalkan kekuatan modal itu menang, maka yang pertama kali muncul dalam benaknya adalah bagaimana cara balik modal. Bila sudah balik modal, dia akan berpikir lagi: bagaimana mencari modal baru untuk pilkades yang akan datang.

Segala cara pun dihalalkan: mark up atau penggelembungan biaya proyek, menerima suap atau gratifikasi, bahkan korupsi.

Ada dua faktor pemicu korupsi, yakni niat dan kesempatan. Niat untuk korupsi sewaktu-waktu bisa muncul demi mengembalikan modal yang sudah terlanjur dikeluarkan tadi. Apalagi bila mengandalkan penghasilan resmi seorang kepala desa selama enam tahun, hampir dapat dipastikan modal itu tak akan kembali.

Kesempatan untuk korupsi sangat terbuka dengan adanya Dana Desa yang besarannya hampir mencapai Rp 1 miliar per tahun per desa, sebagaimana diatur.di dalam Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apalagi pengawasan di desa sangatlah lemah.

Kini, semua berpulang pada masing-masing kandidat. Apakah akan mengutamakan kekuatan moral ataukah kekuatan modal? Ataukah kedua-duanya, sehingga otomatis moralitas gugur?

Begitu pun masyarakat pemegang hak pilih, apakah akan memilih calon yang mengandalkan kekuatan moral atau modal?

Semua itu akan terjawab pada 27 Desember 2020. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya.

Jakarta, 19 Desember 2020

Karyudi Sutajah Putra, wartawan, penulis, konsultan.

0 Post a Comment