BERITA SEPUTAR PEMALANG

Sunday, December 13, 2020

Ketapang Berebut Pulung, Siapa Untung? (6)



SeputarPemalang.ComPemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, akan digelar pada Minggu 27 Desember 2020, serentak dengan pilkades di desa-desa lainnya.
Ada empat calon kepala desa (cakades) yang akan berlaga dalam Pilkades Desa Ketapang 2020. Mereka adalah, sesuai abjad,
Sudiharto
alias Bangkok, Suminto alias Minto, Sutopo alias Utopo alias
Saut Ld
dan Tardiyan alias Tardi alias
Sinangjono Prio Hutomo
.
Tidak semua warga masyarakat Desa Ketapang sudah paham benar akan visi, misi dan program kerja masing-masing cakades. Tapi bila satu per satu ditanya, setiap cakades pasti akan memberikan jawaban yang sama: siap mengabdi untuk desa!
Benarkah? Hanya Allah SWT dan diri mereka sendiri yang tahu. Namun untuk mengidentifikasinya, antara lain dapat dilihat dari "track records" atau relam jejaknya, dan juga dari integritas dan karakternya.

Jeneng, Jenang, Jenong
Ada satu pertanyaan yang patut diajukan, yakni sesungguhnya apa yang mereka cari: "jeneng" atau "jenang"?
Pertanyaan berikutnya, karena semua calon kebetulan laki-laki, sanggupkah yang terpilih nanti menghindari godaan "jenong"?
Jeneng berarti nama. Jenang berarti bubur. Dalam bahasa lokal Ketapang, jenang yang jenang saja, salah satu jenis makanan yang bahannya dari ketan dan gula. Di Jawa Barat, jenang sama dengan dodol.
Dalam konteks ini, nama dimaksud adalah kehormatan, martabat dan harga diri, sedangkan bubur, jenang atau dodol dimaksud adalah harta atau kekayaan. Sedangkan jenong berarti kening atau jidat, atau dalam bahasa lokal Ketapang, "bathuk". Jenong dikonotasikan sebagai perempuan atau wanita.
Jadi, motivasi mereka mencalonkan diri dalam pilkades apakah hendak mencari kehormatan atau kekayaan?
Kalau kehormatan, bersiaplah untuk bergembira dan berbahagia. Anda pasti akan mendapatkannya. Kalau kekayaan, bersiaplah untuk kecewa dan menderita. Mengapa?
Dengan kalkulasi biaya pencalonan mencapai hingga Rp 700 juta, berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam Pilkades Desa Ketapang, dibandingkan dengan pendapatan resmi seorang kepala desa selama enam tahun menjabat, maka mustahil akan balik modal. Kecuali korupsi atau ada pendapatan siluman.
Berdasarkan pengalaman pula, pasca-era Kepala Desa Wahmadi (alm) tak ada Kepala Desa Ketapang yang setelah menjabat mendapat tambahan kekayaan yang signifikan. Dengan kata lain, tidak ada mantan Kepala Desa Ketapang pasca-Wahmadi yang kaya-raya, mulai dari Subiyanto, Surah (keduanya sudah almarhum), Kurnadi hingga Kuswadi.
Jadi, kalau niatnya mencari jenang, bukan jeneng, bersiaplah untuk menderita selamanya. Kecuali korupsi. Korupsi pun bila "konangan" (ketahuan) dan masuk penjara, juga akan menderita. Tidak hanya dirinya, tapi juga keluarganya. Betapa banyak kepala desa yang dipenjara karena korupsi Dana Desa.
Harta, tahta dan wanita (pria). Itulah tiga godaan dahsyat bagi manusia. Apabila harta sudah dipunyai, tahta (jabatan kepala desa) sudah diraih, banyak wanita yang akan datang menggoda. Pertanyaannya, mampukah dia yang terpilih menghindarkan diri dari godaan wanita? Untuk mengidentifikasinya juga bisa dilihat dari rekam jejak, integritas dan karakternya.
Betapa banyak pemimpin yang jatuh hanya gara-gara godaan wanita.

Pidana dan Neraka
Fenomena politik uang dalam pilkades tak terlepas dari fenomena yang sama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan umum anggota legislatif (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres).
Berdasarkan hasil penelitian Halili (2009), modus atau pola politik uang dalam pilkades meliputi empat pola.
Pertama, membeli ratusan surat suara yang disinyalir sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara.
Kedua, menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang.
Ketiga, Serangan Fajar. Keempat, penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon kepala desa, yaitu bandar/pemain judi.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi politik uang di antaranya kemiskinan, pura-pura miskin, atau bermental miskin.
Money politics menjadi ajang masyarakat mendapatkan uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi, yakni termasuk tindakan menerima suap dan jual-beli suara yang melanggar hukum, dan juga dosa yang akan mengantarkan mereka masuk neraka. Yang terpenting mereka mendapatkan sejumlah uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.
Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik juga menjadi faktor penyebab politik uang. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan politik.
Itu semua bisa disebabkan oleh tidak adanya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah, atau masyarakat sendiri yang kurang peduli terhadap politik. Ketika ada hajatan politik, seperti pilkades, masyarakat bersikap mengabaikan esensi demokrasi dan lebih mengejar keuntungan pribadi sesaat.
Faktor budaya juga mendukung politik uang. Ada yang beranggapan politik uang adalah hal biasa dalam kontestasi pemilihan di tingkat pusat, daerah maupun desa. Pepatah "jer basuki mawa bea" dipahami keliru dengan memaknai wajar orang yang ingin berkuasa mengeluarkan banyak uang.
Di sisi lain, kasus politik uang dalam pilkades belum mendapat perhatian semestinya dalam peraturan perundang-undangan kita. Akibatnya, tidak kita temui pengaturan urusan politik uang dalam pilkades ini dalam Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ya, dalam UU Desa tidak ada aturan jelas mengenai mekanisme penanganan tindak pidana politik uang. Hal ini berbeda dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang secara detail mengatur penanganan tindak pidana politik uang.
Namun, kita bisa menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani politik uang di pilkades. Kita bisa menggunakan Pasal 149 KUHP. Sanksinya, sembilan bulan penjara atau denda Rp 500 juta. Jika menggunakan aturan tentang suap, maka ancaman hukumannya tiga tahun penjara dan denda Rp 15 juta.
Ironisnya, ketika berkampanye semua calon gembar-gembor mengajak rakyat menolak money politics Tapi diam-diam tim sukses masing-masing membagi-bagikan uang kepada rakyat.
Lantas, bagaimana dengan nasib cakades bila terbukti melakukan politik uang?
Jika dianalogikan dengan ketentuan yang ada di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada, seorang calon dapat gugur atau didiskualifikasi jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Ayat (2) UU Pilkada berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk calon, apabila calon tersebut terbukti melakukan politik uang, yakni pembatalan pencalonan.
Tentu bila politik uang tersebut terbukti secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.
Pelanggaran money politics secara TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye. Manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari calon, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 187A UU Pilkada.
Adapun ketentuan pidana mengenai politik uang dalam Pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Sedangkan objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan, yakni perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM, sebagaimana disebut Pasal 73 juncto Pasal 135A UU Pilkada.
Bila calon pemilih terkena Serangan Fajar atau menerima politik uang, maka betapa rendahnya harga diri atau minimal harga suara atau hak pilih kita. Katakanlah kita mendapat Rp 100 ribu, maka bila dibagi 6 (enam tahun masa jabatan kepala desa), dan dibagi lagi 365 (setahun atau 365 hari) maka jatuhnya hanya Rp 45,6 per hari. Apakah harga diri atau suara kita lebih rendah/murah dari seiris tempe goreng?
Ingatlah, sabda Nabi Muhammad SAW: "Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka" (HR Ath-Thabrani).
Jakarta, 7 Desember 2020

0 Post a Comment