BERITA SEPUTAR PEMALANG

Monday, December 7, 2020

Ketapang Berebut Pulung, Siapa Untung? (5)

Suminto dan Sutopo - Facebook

SeputarPemalang.Com - Ketika hendak diangkat Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan pada 1999, Mahfud Md sempat sungkan karena merasa tidak berpengalaman. Presiden ke-4 RI bernama lengkap KH Abdurrahman Wahid itu kemudian meyakinkan Mahfud dengan mengalogikan dirinya yang ternyata bisa menjadi Presiden meskipun tidak punya pengalaman sebagai Presiden.

Bibit, Bebet, Bobot

Mahfud akhirnya bersedia, dan berbarengan dengan lengsernya Gus Dur pada 2001, Mahfud pun lengser. Tapi 18 tahun kemudian, Mahfud terpilih kembali bahkan untuk jabatan yang lebih tinggi: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelum itu, Mahfud menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013.

Itu terjadi karena "bobot" yang dimiliki Mahfud. Mahfud tak bisa mengandalkan "bebet", apalagi "bibit" seperti Gus Dur.

Ya, seperti dalam mencari jodoh, bangsa Indonesia, terutama etnis Jawa masih suka menghubung-hubungkan seorang pemimpin dengan "bibit", "bebet" dan "bobot". Tak terkecuali dalam mencari pemimpin di level terendah pemerintahan, yakni kepala desa.

Dalam terminologi Jawa memang dikenal filosofi tiga kata tersebut: "bibit", "bebet", "bobot".

Bibit adalah silsilah atau garis keturunan keluarga. Bebet, berasal dari "bebetan" (memakai sarung) berarti penampilan (juga mencerminkan kekayaan). Bobot adalah kapasitas (kemampuan) dan kualitas (integritas) diri.

Secara bibit, Mahfud adalah keturunan orang biasa. Tidak seperti Gus Dur yang kakeknya seorang kyai paripurna, KH Hasyim Asyari, pendiri Nahdatul Ulama (NU). Ayahnya, KH Wahid Hasyim, pernah menjadi Menteri Agama. Keduanya adalah Pahlawan Nasional.

Secara bebet atau penampilan (dan juga kekayaan), Mahfud dan Gus Dur relatif sama, tidak keren, dan juga tidak terlalu kaya.

Secara bobot, Mahfud dan Gus Dur juga sama-sama punya kapasitas (keilmuan) dan juga kualitas (integritas), meski tentu saja lebih tinggi Gus Dur dengan perbandingan yang tidak terlalu njomplang.

Dalam kepemimpinan, keberadaan bobot merupakan sesuatu yang mutlak. Syukur-syukur ditambah bebet.

Bibit, dengan demikian, menempati urutan paling buncit. Tapi tidak mutlak. Sebab, dalam beberapa kasus justru peran bibit ini sangat penting.

Mungkin Puan Maharani tak akan semudah itu menjadi anggota DPR, menteri, dan kini Ketua DPR kalau bukan putri dari Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan.

Megawati sendiri mungkin tak akan semudah itu menjadi Presiden, dan juga Ketua Umum PDIP, bahkan untuk jabatan yang paling lama, jika bukan putri dari Soekarno, Proklamator dan Presiden I RI. PDIP dikonotasikan sebagai penerus Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno pada 1927.

Putra-putri Soeharto pun bisnisnya mungkin tak akan besar bahkan masih berkibar hingga kini jika orangtua mereka bukan Presiden ke-2 RI tersebut.

Agus Harimurti Yudhoyono mungkin tak akan semudah itu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat jika ia bukan anak sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI sekaligus pendiri Partai Demokrat. Begitu pun putra kedua SBY, Edhy Baskoro Yudhoyono alias Ibas, mungkin tak akan semudah itu menjadi anggota DPR dan pernah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat jika ayahnya bukan SBY.

Mungkin putra-putri Amien Rais tak akan semudah itu menjadi anggota DPR dan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) jika mereka bukan keturunan mantan Ketua MPR dan mantan Ketua Umum PAN itu.

Untuk melegitimasi kepemimpinan seseorang, bahkan ada pihak-pihak, entah diri mereka sendiri ataukah orang lain, yang mencoba merunut garis keturunan atau silsilah keluarganya.

Bung Karno dan Pak Harto, misalnya, disebut berasal dari keturunan yang sama, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono II yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta dalam tiga periode berbeda, yakni 1792-1810, 1811-1812 dan 1826-1826.

Dengan demikian, Megawati pun masih keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II.

SBY disebut sebagai keturunan Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit.

Presiden ke-3 RI BJ Habibie disebut masih keturunan Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram Islam.

Gus Dur menyebut diri sebagai keturunan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang, yang memerintah tahun 1549-1582.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, disebut sebagai keturunan Kyai Jahja, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Kyai Jahja masih keturunan Ki Juru Martani. Ki Juru Martani merupakan orang kepercayaan Panembahan Senapati, disinyalir berdarah temurun Raja Brawijaya dari Majapahit.

Jika dirunut lebih jauh, leluhur Prabu Brawijaya tentu saja adalah Raden Wijaya, pendiri Majapahit.

Lantas bagaimana dengan pemilihan kepala desa (pilkades), termasuk Pilkades Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang akan digelar pada Minggu, 27 Desember 2020, apakah "bibit", "bebet" dan "bobot" tersebut berperan atau diperlukan? Tentu saja.

Dari kacamata teori demokrasi, dalam sistem pemilihan langsung, sesungguhnya yang sangat berperan adalah bebet dan bobot. Bebet bisa dilihat dari modal finansialnya. Bobot bisa dilihat dari "track records" (rekam jejak), integritas (karakter) dan kapasitas (kemampuan), termasuk kemampuan dalam memecahkan masalah (problem solving).

Tapi dalam konteks pilkades, peran bibit juga tak dapat dikesampingkan. Keluarga, saudara, dan kerabat dekat pasti akan cenderung memilih cakades yang ada pertalian keluarga. Kecuali ada konflik internal atau karena pengaruh "serangan fajar".

Itu sisi positifnya. Sisi negatif dari faktor bibit ini adalah beban "dosa turunan". Jika orangtua, kakek-nenek atau leluhur cakades ada yang "track records"-nya buruk, niscaya akan diungkit-ungkit. Cakades bahkan akan "dipetani" dan "dionceki" dari segenap sisi.

Pilkades Desa Ketapang 2020 akan diikuti oleh empat calon kepala desa (cakades), yakni Sudiharto alias Bangkok, Suminto alias Minto, Sutopo alias Utopo alias Saut Ld dan Tardiyan alias Tardi alias Sinangjono Prio Hutomo. Semua adalah figur baru, tidak ada kepala desa "incumbent" atau petahana, sehingga semua belum berpengalaman menjadi kepala desa.

Dari sisi bibit, keempatnya relatif sama. Orangtua mereka kalau enggak petani ya pedagang, atau kombinasi dari keduanya, petani sekaligus pedagang.

Jika dirunut dari keturunan atau silsilah keluarga, dari keempat calon itu, sepanjang pemgetahuan penulis, hanya Minto dan Utopo yang punya pendahulu sebagai kepala desa. Surah (alm) adalah kakak Minto yang pernah menjabat Kepala Desa Ketapang belum lama ini.

Begitu pun kakek Utopo, Haji Mukti, yang juga pernah menjabat Kepala Desa Ketapang, entah kapan. Plus, Kayin, paman atau pakde Utopo, yang juga pernah menjadi kepala desa meskipun tak sampai satu periode.

Dari sisi bebet, dari keempat calon itu, Utopo-lah yang secara kasat mata lebih menonjol. Ia pengusaha ikan di Jakarta.

Dari sisi bobot, keempatnya juga relatif sama, lulusan sekolah setingkat SMA. Mereka juga sama-sama tidak berpengalaman di birokrasi dan layanan masyarakat.

Tapi ada dua cakades yang pengalamannya dekat-dekat dengan birokrasi dan layanan masyarakat, yakni Minto dan Tardi. Minto bekerja/beraktivitas di Koperasi Perikanan Darat (KPD) Mino Karyo Mukti, sedangkan Tardi bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mino Misoyo Sari, keduanya di Ketapang.

Dari ketiga unsur tersebut, yang sangat berperan adalah bebet dan bobot. Tapi tidak mutlak. Sebag, bibit juga memegang peran. Terutama bagi mereka yang suka bernostalgia. Plus bagi mereka yang suka menghubung-hubungkan pilkades dengan "pulung".

Bebet pun sangat berperan, juga bagi mereka yang suka menghubung-hubungkan pilkades dengan pulung, ketika pulung itu sudah menjelma menjadi sekoper uang untuk Serangan Fajar, seperti celetukan sahabatku, Miftah Kuncoro.

Manusia hanya berencana, Tuhanlah yang menentukan. Qodho dan qodar, Allah-lah yang punya, dan nasib kita sudah tertulis di Lauhul Mahfud jauh sebelum kita lahir.

Alhasil, terpilih atau tidak terpilih menjadi kepala desa, Allah-lah yang menentukan. Tapi kita wajib berikhtiar. Siapa pun yang terpilih, semua harus legawa (ikhlas). Menang ojo umuk, kalah ojo ngamuk.

Jakarta, 5 Desember 2020

Karyudi Sutajah Putra

0 Post a Comment