BERITA SEPUTAR PEMALANG

Saturday, December 5, 2020

Ketapang Berebut Pulung, Siapa Untung? (4)

Ilustrasi - IST

SeputarPemalang.Com - Sahabat karibku, Miftah Kuncoro, nyeletuk, "Pulung itu kini sudah menjelma menjadi uang sekoper."

Si Ganteng (ia suka mengidentifikasi diri sebagai Arjuna Ireng) itu mengomentari tulisanku di media sosial ini pada edisi terdahulu tentang mitos dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Siapa yang mendapat "pulung", konon dialah yang akan terpilih menjadi kepala desa. 

Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 27 Desember nanti akan menggelar pilkades. Ada empat tokoh yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa (cakades), yakni Sudiharto alias Bangkok, Suminto alias Minto, Sutopo alias Utopo alias Saut Ld dan Tardiyan alias Tardi alias Sinangjono Prio Hutomo.

Serangan Fajar

Benarkah pulung itu telah menjelma menjadi sekoper uang?

Ternyata Miftah Kuncoro berangkat dari pengalamannya mengamati pilkades di beberapa desa, termasuk Ketapang dan tentu saja desa kelahirannya, Blendung, Ulujami, Pemalang. Berdasarkan pengamatannya, cakades yang terpilih ternyata adalah yang modal finansialnya paling kuat. Terutama untuk "Serangan Fajar".

Jadi, kata Miftah, pulung itu sekarang identik dengan uang. Makin banyak uang, makin mendekat itu pulung. Bahkan pulung bisa 'dibeli".

Serangan Fajar? Istilah ini mengacu pada film dokumenter "Serangan Oemoem 1 Maret 1949" garapan sutradara Arifin C Noer tahun 1982. Film yang dibintangi oleh Amoroso Katamsi yang memerankan Letnan Kolonel Soeharto, kelak menjadi Presiden RI, ini berkisah tentang serangan mendadak oleh TNI pada saat fajar menyingsing di Yogyakarta yang berhasil mengusir tentara kolonial Belanda dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam konteks pilkades dan pemilu pada umumnya, Serangan Fajar dimaksud adalah pembagian uang pada pagi hari menjelang pemungutan suara yang ditujukan untuk membeli suara calon pemilih.

Menurut Miftah, satu keluarga beranggotakan lima calon pemilih bisa mendapatkan uang hingga Rp 500 ribu. Terkadang tidak hanya satu kandidat yang melakukan Serangan Fajar pada satu keluarga, tetapi semua calon yang ada. Siapa yang nominalnya paling besar, dialah yang akan dipilih.

Bayangkan jika jumlah pemilik suara mencapai 3 ribu orang saja. Bila satu kandidat membagikan Rp 100 ribu per pemilih, sudah Rp 300 juta. Ini baru dari satu kandidat.

Ini baru untuk "money politics" (politik uang), belum "political cost" (ongkos politik).

Dalam perhelatan politik, ada dua komponen pengeluaran yang mustahil dielakkan, yakni political cost dan money politics.

Political cost meliputi biaya tim sukses, biaya atribut, biaya kampanye, biaya saksi, dan sebagainya, termasuk biaya jamuan dalam sebuah silaturahmi yang dikenal dengan istilah "reketek" (istilah ini sedang diviralkan oleh Damuri Bst Songgolangit).

Adapun money politics adalah pengeluaran untuk Serangan Fajar dalam rangka membeli suara tadi. Nominalnya tidak terbatas atau "unlimited".

Dalam kalkulasi Miftah, Pilkades Desa Ketapang periode lalu ada kandidat yang menghabiskan modal hingga Rp 700 juta. Desa Pamutih, tetangga Blendung dan Ketapang, lebih parah lagi, ada kandidat yang menghabiskan dana hingga miliaran rupiah.

Korupsi Masuk Desa

Sistem politik kita, entah pilkades, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pun pemilihan presiden (pilpres), memang membuka peluang seluas-luasnya untuk money politics. Makanya, begitu terpilih yang pertama kali muncul di benak mereka adalah bagaimana caranya balik modal. Setelah balik modal, mereka berpikir lagi: bagaimana mencari modal baru untuk pemilihan berikutnya. Segala cara akhirnya dihalalkan, termasuk korupsi.

Maka betapa banyak kepala desa, kepala daerah, dan anggota DPRD/DPR RI yang dipenjara karena terlibat korupsi.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri tahun 2004 hingga kini sudah ratusan anggota DPR RI teribat korupsi. Jumlah anggota DPRD yang terlibat korupsi lebih dari 3.700 orang. Sedangkan jumlah kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) terlibat korupsi sekitar 400 orang.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW), tahun 2017 jumlah perangkat desa korupsi mencapai 158 orang.

Khusus kepala desa, berdasarkan temuan ICW, kurun waktu 2016-2017 ada 110 kepala desa menjadi tersangka korupsi dengan kerugian negara Rp 30 miliar, dan tahun 2018 ada 102 kepala desa menjadi tersangka korupsi, serta tahun 2019 dan 2020 jumlah kepala desa yang terlibat korupsi diyakini lebih banyak lagi seiring dengan meningkatnya jumlah Dana Desa.

Dalam konteks pilkades, bila dilihat dari pendapatan resmi kepala desa, selama enam tahun menjabat, hampir dapat dipastikan tidak akan balik modal. Makanya mereka kemudian mencari sumber-sumber siluman atau tak resmi, bahkan tak sedikit kepala desa yang korupsi. Apalagi saat ini ada Dana Desa yang besarannya hampir mencapai Rp 1 miliar per desa per tahun. Korupsi pun masuk desa.

Dalam banyak kasus, modus operandi korupsi Dana Desa bermacam-macam, antara lain melalui "mark up" atau penggelembungan biaya proyek. Kepala desa sering kongkalikong dengan sekretaris desa, perangkat desa, hingga pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD). Maka tidak aneh bila oknum-oknum itu mendadak kaya atau menjadi OKB (Orang Kaya Baru). Padahal, secara kasat mata mereka tak punya sumber penghasilan lain. 

Di sinilah perlunya diberlakukan sIstem pembuktian terbalik. Di sinilah perlunya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek desa.

Mengapa banyak kepala daerah dan kepala desa terlibat korupsi? Tentu ini tak lepas dari teori Lord Acton (1804-1902), "The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutly" (kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut akan absolut pula korupsinya).

Kepala daerah dan kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Mereka tak bisa dipecat oleh siapa pun. Mereka sendirilah yang bisa "memecat" dirinya dengan melakukan pelanggaran hukum. Akibatnya, mereka "powerfull". Bahkan cenderung menjadi raja-raja kecil.

Kembali ke Serangan Fajar. Mungkin karena muak sering melihat pejabat korupsi seperti yang disiarkan di televisi-televisi, masyarakat pun kini pragmatis. Mereka bahkan terang-terangan menginginkan adanya Serangan Fajar. Mereka akhirnya mengesampingkan visi, misi dan program kerja kandidat. Kalau bukan sekarang kapan lagi dapat uang, kata mereka dalam hati menggunakan "aji mumpung".

Di sebuah wilayah di Jawa Tengah pada pilkada periode lalu, misalnya, ada warga masyarakat yang terang-terangan memasang spanduk bertuliskan, "Di sini menerima Serangan Fajar". Akankah fenomena jenaka ini terjadi di Ketapang? Biarlah waktu yang menjawab.

Lantas, akan efektifkah Serangan Fajar itu? Belum tentu. Sebab, bagi calon pemilih yang rasional, mereka akan tetap menilai visi, misi dan program kandidat. Mereka akan berpikir, dapat duit 100 atau 200 ribu, tapi desanya akan rusak 6 tahun. "Enake sak klentheng, rekasane ketiga rendheng."

Begitu pun bagi calon pemilih fanatik. Mereka akan memilih kandidat yang sudah sejak awal mereka dukung. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Begitulah prinsip mereka.

Serangan Fajar hanya efektif bagi calon pemilih massa mengambang atau "floating mass" dan mereka yang pragmatis, yang menggunakan aji mumpung tadi.

Di sisi lain, konsekuensi hukum dari money politics sangatlah berat. Selain pelakunya bisa dipidanakan, baik yang membagi maupun yang menerima, kemenangan kandidat juga bisa dibatalkan. Ayo, siapa berani ambil risiko?


0 Post a Comment