BERITA SEPUTAR PEMALANG

Thursday, December 24, 2020

Ketapang Berebut Pulung, Siapa Untung? (11)

Gambar alat peraga Pilkades Ketapang - Foto Facebook

SeputarPemalang.Com - Awas ada rampok! Peringatan ini perlu disampaikan kepada para Panitia, Pengawas, aparat keamanan, dan calon kepala desa yang akan berlaga dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu 27 Desember 2020 nanti.

Di pilkades kok ada rampok? Ya, ada. Mereka perampok suara rakyat. Siapa mereka? Ya, para pembotoh atau petaruh. Mereka menjadikan pilkades sebagai ajang taruhan alias judi.

Perampok Suara Itu Bernama Pembotoh

Pembotoh itulah yang akan merampok suara rakyat. Pembotoh itulah yang akan merusak demokrasi. Betapa tidak?

Setidaknya ada tiga modus operandi yang dilakukan pembotoh untuk merampok suara rakyat.

Pertama, bila elektabilitas atau tingkat keterpilihan para cakades rata-rata air atau tidak ada yang menonjol, maka entah berdasarkan survei individu atau lembaga mana, mereka akan mengembuskan isu tentang peringkat kandidat, mulai dari yang diunggulkan, yang tengah-tengah, hingga yang menempati posisi buncit.

Selama ini masyarakat sudah terlanjur percaya dengan prediksi dan kalkulasi pembotoh, sehingga apa pun yang mereka katakan, masyarakat akan percaya, tersihir, dan terhipnotis. Karena ramalan dari pembotoh sering kali benar.

Tiupan isu dari pembotoh ini pun kemudian diiyakan masyarakat. Bagi calon pemilih yang masih ragu dan bimbang, atau massa mengambang (floating mass), atau pemilih mengambang (swing voters), mereka akan mengikuti arus suara ini.

Mengapa? Begini teorinya. Salah satu model yang dikenal dalam hubungan survei dan perilaku pemilih adalah "efek bandwagon". Argumen dalam efek bandwagon ini ialah seorang pemilih akan cenderung memilih seorang kandidat karena kandidat tersebut diopinikan akan memenangkan pemilihan.

Pemilih cenderung mengikuti pendapat mayoritas, meski tak semua kandidat yang diopinikan menang akan keluar sebagai pemenang sungguhan.

Itu sebabnya, mengapa hasil polling atau jajak pendapat yang dilakukan sebelum atau pra-pemilihan bisa mempengaruhi keputusan seorang pemilih. Kemenangan dalam polling ini bisa menghadirkan kemenangan dalam realita atau sungguhan di hari pencoblosan, atau menjadi "self-fulfilling prophecy" (ramalan swawujud).

Ramalan swawujud adalah prediksi yang secara langsung atau tidak langsung membuatnya terwujud dengan sendirinya akibat umpan balik positif antara keyakinan dan kelakuan.

Meskipun contoh ramalan semacam ini sudah dijelaskan di literatur-literatur Yunani kuno dan India kuno, namun istilah "self-fulfilling prophecy" dicetuskan oleh sosiolog abad ke-20 asal Amerika Serikat, Robert K Merton (1910-2003).

Merton menetapkan struktur dan konsekuensinya. Dalam buku "Social Theory and Social Structure", dikutip dari Wikipedia, Merton menggambarkan ramalan swawujud seperti ini:

Jika, katakanlah Gisella Anastasia (bukan nama sebenarnya), salah paham dan yakin bahwa pernikahannya dengan Gading Marten (juga bukan nama sebenarnya) akan berakhir, ketakutannya terhadap perceraian itu justru benar-benar mengakibatkan pernikahannya berakhir.

Ramalan swawujud pada awalnya merupakan penafsiran keliru mengenai suatu kondisi yang memunculkan perilaku baru yang kemudian membuat tafsiran/ramalan awalnya yang keliru itu menjadi nyata.

Pembenaran keliru terhadap ramalan swawujud ini memunculkan serangkaian kesalahan. Orang yang mengalaminya akan menceritakan urutan peristiwanya sebagai bukti bahwa ia benar sejak awal.

Singkat kata, suatu ramalan positif atau negatif, kepercayaan yang dipegang erat, atau delusi, yang dianggap benar padahal tidak, mampu mempengaruhi seseorang sampai-sampai reaksinya sendiri justru mengakibatkan ramalan kelirunya itu terwujud.

Kandidat yang sudah diopinikan menang itu, yang kemudian terbukti benar-benar menang, menjadi pegangan para pembotoh dalam bertaruh. Ia akan dipertarukan dengan nilai nominal taruhan yang tinggi.

Bila jagoan pembotoh itu posisinya mengkhawatirkan pada hari H pencoblosan atau pemungutan suara, maka pembotoh akan membeli suara pemilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk kemenangan minimal. Mereka melakukan "serangan fajar".

Modus operandi kedua, jika sejak awal sudah ada kandidat yang diunggulkan, maka pembotoh akan bersikap "wait and see", seperti ular atau harimau yang sedang menunggu mangsa lengah.

Jika uang taruhannya tidak laku, atau tak ada lawan yang mau mengambil taruhannya, mereka kemudian bertaruh "biji" atau selisih jumlah suara. Untuk mengejar target selisih jumlah suara ini mereka juga akan membeli suara pemilih melalui "serangan fajar".

Modus operandi ketiga, jika sejak awal sudah ada kandidat yang diunggulkan, dan uang taruhannya tidak laku atau tak ada lawan yang mau bertaruh, maka mereka akan menyusun sekenario lain. Mereka akan menciptakan kandidat kuda hitam. Para calon pemilih kandidat yang diunggulkan itu kemudian suaranya dibeli untuk kandidat kuda hitamnya. Mereka pun melakukan "serangan fajar" dengan modal besar-besaran.

Nilai nominal taruhan dalam setiap pilkades bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Inilah yang merusak demokrasi. Mereka merampok suara rakyat demi kuntungan finansial pribadi semata.

Sebab itu, Panitia, Pengawas dan masing-masing tim sukses cakades serta aparat keamanan harus mewaspadai dan melarang masuknya para pembotoh ke wilayah Desa Ketapang pada malam hari dan hari H pencoblosan. Jika ada yang nekad masuk dan kedapatan sedang atau hendak bertransaksi jual-beli suara, maka mereka harus ditangkap. Mereka harus diproses hukum dengan delik pidana suap sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dus, dengan demikian, bila ada kandidat yang melakukan "serangan fajar" maka mereka pun patut diduga sebagai perampok suara rakyat.

Pilkades Desa Ketapang Tahun 2020 ini diikuti 4 cakades, yakni Siminto alias Minto (1), Tardiyan alias Tardi alias Sinangjono Prio Hutomo (2), Sutopo alias Utopo alias Saut Ld (3) dan Sudiharto alias Yanto alias Bangkok (4).

Mari kita jaga bersama pesta demokrasi desa yang kita cintai ini agar bersih dari "money politics" (politik uang) dan praktik culas pembotoh, sehingga yang bicara adalah benar-benar suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan atau "vox populi vox dei". Bila uang yang bicara, maka suara rakyat adalah suara uang!

Dalam Pilkades Desa Ketapang kali ini, kiranya siapa atau apa yang akan bicara: Tuhan atau uang? Kita tunggu saja tanggal mainnya.

Jakarta, 24 Desember 2020.

Karyudi Sutajah Putra, wartawan, penulis, konsultan.


0 Post a Comment