BERITA SEPUTAR PEMALANG

Wednesday, December 23, 2020

Ketapang Berebut Pulung, Siapa Untung? (10)

Salah satu calon Pilkades Ketapang-Ulujami-Pemalang

SeputarPemalang.Com - Pencoblosan atau pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tinggal menghitung hari: Minggu, 27 Desember 2020.

Diakui atau tidak, dalam 6 tahun terakhir, kondisi pemerintahan Desa Ketapang nyaris sama dan sebangun dengan kondisi pemerintahan pusat: lemahnya kepemimpinan!

Strong Leadership

Sebab itu, ke depan diperlukan seorang kepala desa yang memiliki "strong leadership" atau kepemimpinan yang kuat.

Ya, kepemimpinan di pemerintahan pusat nyaris sama lemahnya dengan kepemimpinan di pemerintahan Desa Ketapang. Akan tetapi, penyebab masing-masing sungguh jauh berbeda.

Di pusat, "leadership" atau kepemimpinan Presiden Joko Widodo relatif lemah karena faktor politik: Jokowi bukan ketua umum partai politik, sehingga tersandera dan kurang berdaya menghadapi parpol-parpol.

Termasuk dalam penyusunan kabinet, Jokowi tak bisa bersikap independen. Jokowi lebih banyak mengakomodasi orang parpol ketimbang profesional atau ahli. Di sinilah pertama kali Jokowi mengingkari janji kampanyenya.

Yang salah bukan logika dan kalkulasi politiknya, melainkan janjinya. Janji untuk lebih banyak mengangkat menteri dari unsur profesional atau ahli, zaken kabinet, bukan politisi. Faktanya, hal itu tak bisa dilakukan.

Menteri adalah jabatan politik. Maka wajar jika Jokowi lebih memilih politikus. Karena Jokowi ingin mendapatkan dukungan politik, baik di eksekutif maupun legislatif, supaya program-program pemerintahannya dapat berjalan dengan mulus (ah, macam paha Gisel saja?).

Ya, Jokowi lebih banyak merangkul dan mengakomodasi kepentingan parpol. Jika ada dua orang yang integritas dan kapasitas atau kemampuannya relatif sama, satu dari parpol dan satunya lagi non-parpol, tentu Jokowi akan lebih memilih yang dari parpol demi dukungan politik. Itulah logika dan kalkulasi politiknya.

Implikasinya, Jokowi tak bisa sepenuhnya mengontrol kabinet. Bahkan ada menteri yang lebih loyal kepada parpolnya daripada presidennya.

Ketika kinerja kabinet lemah, Jokowi tak bisa langsung mencopot dan mengganti menteri. Jokowi harus bernegosiasi dengan ketua-ketua parpol terlebih dulu.

Ketika ada menteri yang terindikasi tidak bersih, Jokowi pun tidak bisa berbuat banyak. Baru ketika menteri itu dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi mau tak mau harus menggantinya.

Sementara menteri yang bersih dan berkinerja bagus, karena dia tak punya parpol, dan juga karena ada desakan dari parpol, terpaksa tidak diangkat lagi. Contohnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dalam "reshuffle" atau perombakan kabinet hari ini, Selasa (22/12/2020), pun Jokowi lebih mudah mencopot menteri yang bukan dari parpol. Yakni, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.

Kalau pun menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diganti, yakni Menteri Perdagangan Agus Suparman, politisi PKB lainnya, Yaqut Cholil Quomas, masuk sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.

Sandiaga Uno dari Partai Gerindra masuk menggantikan Wishnutama. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo terpental dari kabinet karena tertangkap KPK. Begitu pun Juliari Batubara, yang kemudian digantikan Tri Rismaharini dari PDIP sebagai Menteri Sosial.

Selama kurang lebih 6 tahun Jokowi memimpin kabinet, dari Kabinet Kerja hingga kini Kabinet Indonesia Maju, sudah 4 menteri yang ditangkap KPK. Yakni, Mensos Idrus Marham (Partai Golkar), Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nachrawi (PKB), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (Gerindra) dan Mensos lagi, Juliari Batubara (PDIP).

Diakui atau tidak, kader-kader parpol di eksekutif dan legislatif menjadi salah satu sumber daya pendanaan parpol. Sebab itu, tidak heran bila tak sedikit menteri dan anggota DPR RI/DPRD yang kemudian terlibat korupsi.

Pembuktian Terbalik

Menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan karier. Sebab itu, banyak menteri yang tak paham seluk-beluk birokrasi. Akibatnya, mereka tidak bisa mengontrol birokrat.

Akhirnya, birokrasi pun tidak banyak berubah. Banyak birokrat yang bermental korup dan "status quo" (hanya mempertahankan apa yang sudah ada), tidak mau berubah. Bahkan ada pameo di kalangan birokrat, "Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?"

Inilah salah satu kegagalan gerakan Reformasi 1998 yang diperjuangkan mahasiswa. Pemerintahan hanya berganti kepalanya saja (presiden/wakil presiden/menteri), badannya (birokrat) masih tetap sama. Celakanya, birokrat itulah yang kini menguasai birokrasi di Indonesia.

Dus, di birokrasi tak ada perubahan signifikan. Mengurus apa-apa perlu pelicin. Mau masuk menjadi pegawai perlu pelicin. Pegawai mau naik pangkat atau jabatan juga perlu pelicin. Konsekuensinya, mereka balas dendam dengan korupsi.

Di Desa Ketapang, penyebab lemahnya kepemimpinan bukan faktor politik seperti Jokowi, melainkan faktor kesehatan. Tak lama setelah dilantik, Kepala Desa Ketapang Kuswadi mendadak jatuh sakit. Begitu pun sang istri, Ibu Siti Amiroh.

Akibatnya, Pak Lurah kurang dapat mengontrol birokrat yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Pak Lurah pun tak bisa mengontrol ketat penggunaan Dana Desa yang besarannya hampir mencapai Rp 1 miliar per tahun. Pun pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai Dana Desa lebih banyak dipercayakan kepada pelaksana dan anak buah.

Di sisi lain, Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bertugas mengawasi jalannya roda pemerintahan kurang jeli dan kritis dalam bekerja. Mungkin karena mereka sudah terninabobokkan.

Beruntunglah, Pak Lurah masih bisa meninggalkan "legacy" atau warisan berupa lapangan sepak bola yang sebelumnya tidak dipunyai Desa Ketapang, yang diberi nama Lapangan Ganefo.

Sebenarnya, menteri atau birokrat yang diduga tidak bersih bisa dilihat dari dua hal: perilaku (gaya hidup) dan kebijakan yang diterbitkan.

Plus satu lagi yang paling mencolok: jumlah kekayaan. Begitu pun untuk pejabat dan birokrat di tingkat desa.

Untuk mengetahui pejabat atau birokrat itu bersih atau tidak, sebenarnya cukup mudah. Yakni, bandingkan jumlah kekayaan mereka sebelum, selama dan sesudah menjabat. Bila terdapat lonjakan, maka patut diduga pejabat/birokrat tersebut tidak bersih.

Untuk dapat dikatakan bersih, maka pejabat/birokrat tersebut harus membuktikan darimana asal-usul harta kekayaan mereka. Hal ini dikenal dengan istilah pembuktian terbalik.

Sayangnya, belum banyak aparat penegak hukum di Indonesia yang menerapkan sistem pembuktian terbalik ini. Apa itu pembuktian terbalik?

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pembuktian terbalik adalah hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dalam proses persidangan.

Dalam hal terdakwa tidak membuktikan asal-usul harta kekayaan dan sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan apakah asal-usul kekayaan tersebut dari hasil kejahatan, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita oleh negara berdasarkan hasil putusan oleh majelis hakim yang menyidangkan.

Adapun tindak pidana yang menggunakan sistem pembuktian terbalik yaitu tindak pidana korupsi sebagimana disebutkan dalam Pasal 38A dan Pasal 38B ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kepemimpinan yang kuat merupakan prasyarat utama untuk dapat lepas dari pengaruh status quo.

Alhasil, dalam memilih calon kepala desa, selain perlu dicermati "track records" atau rekam jejaknya, integritas atau karakternya, serta visi, misi dan program kerjanya, perlu pula dilihat "leadership" atau jiwa kepemimpinannya, apakah kuat atau tidak.

Nah, dari 4 calon kades yang hendak berlaga, yakni Suminto alias Minto (1) Tardiyan alias Tardi alias Sinangjono Prio Hutomo (2), Sutopo alias Utopo alias Saut Ld (3) dan Sudiharto  alias Yanto alias Bangkok (4), siapakah yang terlihat jiwa kepemimpinannya lebih kuat? Penulis yakin warga masyarakat Ketapang lebih tahu.

Sebagai analis politik, penulis hanya bisa memaparkan prasyarat bagi kandidat yang ingin memiliki kepemimpinan kuat. Yakni bersih, independen, tidak banyak utang budi, baik kepada masyarakat maupun kelompok status quo, sehat jiwa raga, dan memahami seluk-beluk birokrasi.

Lantas, dari ke-4 cakades itu, dalam penyampaian visi, misi dan program kerja masing-masing, Jumat (18/12/2020) lalu, adakah yang pro-status quo? Tentu warga masyarakat Ketapang juga lebih tahu.

Apalagi bila ada kandidat yang selama ini sering terlihat "runtang-runtung" dengan kekuatan status quo. Kurang patut jika dipilih!

Jakarta, 22 Desember 2020.

Karyudi Sutajah Putra

Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.

0 Post a Comment