Latest News
Sunday, July 10, 2016

Geliat Properti Syariah Di Pemalang


SeputarPemalang.Com - Sambutan masyarakat di berbagai daerah terhadap kehadiran properti syariah ternyata cukup baik. Bahkan dinantikan kehadirannya. Bukan karena bisa memenuhi kebutuhan propertinya, tetapi juga karena skema jualbelinya yang syariah.

Pada gilirannya geliat bisnis properti syariah kini semakin menguat. Pebisnisnya semakin bertumbuhan, baik pebisnis properti syariah dari kalangan pemula maupun pebisnis konvensional (lama) yang hijrah. 

Dari komunitas Developer Property Syariah (DPS) saja sudah tercatat anggotanya sebanyak 520-an orang dengan proyeknya sebanyak 80-an yang tersebar di 40-an kota baik di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua. Termasuk salah satunya adalah proyek ruko Taman Niaga Darussalam (TND) yang terletak di jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Taman, persis di depan SMA PGRI 1 dan SMK PGRI 2, Pemalang.

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan properti memang cukup tinggi, bahkan tak kunjung terpenuhi. Data BPS dan Bappenas menunjukkan bahwa backlog (kekurangan rumah) pada tahun 2014 cukup besar, yaitu 13,5 juta unit. Penyebabnya adalah keterbatasan developer yang belum didukung oleh regulasi yang insentif, rendahnya daya beli/bangun rumah, kendala proses pengadaan lahan, serta peran pemerintah yang masih lemah (pu.go.id).

Selain aspek backlog tersebut, ada aspek lain yang sebenarnya lebih urgen dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat yang hanya dipenuhi oleh pebisnis properti syariah. Aspek apakah itu? Secara singkat akan saya uraikan di bawah ini. 


SKEMA PROPERTI SYARIAH

Dengan semakin menjamurnya pertumbuhan properti syariah di berbagai daerah, maka semestinya juga semakin menumbuhkan berbagai pertanyaan kritis terhadapnya. Apakah properti syariah itu? Apakah properti yang memakai dana Bank Syariah? Apa bedanya dengan properti konvensional? Apa kelebihannya? Dan sebagainya. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena semua orang pebisnis (developer) properti bisa saja mengatasnamakan bisnis propertinya berskema syariah, padahal sebenarnya belum memenuhi kriteria syariah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga menjadi penting dijawab karena tuntutan masyarakat yang semakin sadar terhadap kriteria (akad) yang benar-benar sesuai dengan syariah Islam. Bahkan, implikasinya yang tidak kalah pentingnya adalah kerugian finansial yang diderita konsumen atas kebijakan yang hanya menguntungkan developer ataupun bank bila memakai KPR konvensional.

Ketentuan syariah yang dilanggar oleh pebisnis properti konvesional umumnya terletak pada akad transaksinya. Oleh karena itu, harus diteliti dengan cermat apakah akad (pasal per pasal) yang diterapkan melanggar syariah ataukah tidak, sekalipun mereka mengklaim bisnis propertinya sudah berskema syariah. Belum tentu. Anda harus memeriksanya. 

Setidak-tidaknya Anda harus memeriksa: apakah akad transaksinya masih memberlakukan bunga, denda, sita, dan akad batil lainya (akad ganda, kepemilikan belum sempurna, dan asuransi), ataukah tidak. Memang, promosi bisnis properti 100% syariah pada umumnya menggunakan tagline: “Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Sita dan Tanpa Akad Batil Lainnya.” Dengan harapan, akan menjadi lebih mudah bagi masyarakat untuk mengetahui karakteristiknya, yang membedakan dengan skema non-syariah. 


- TANPA BUNGA

Bila Anda mengambil KPR dan dikenai bunga dalam membayar cicilannya, berarti akad jualbelinya tidak sesuai dengan syariah. Harga jual properti tidak bisa diketahui secara pasti. Nilai cicilannya berubah-ubah tergantung besar-kecilnya bunga yang diberlakukan. Secara finansial tentu merugikan konsumen. Lagi pula, akad jualbeli yang tidak diketahui harganya tentu saja melanggar ketentuan syariah.

Terlebih-lebih, bunga bank termasuk kategori riba, karena “Manfaat/tambahan yang ditarik dari hutang adalah salah satu dari riba.” (HR. Baihaqi). Adapun dosa riba termasuk dosa besar. Pelakunya kekal di neraka (QS. 2: 275). “Riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan (dosanya) adalah seperti berzina dengan ibunya sendiri”. (HR. Hakim dan Baihaqi). Oleh karena itu, akad jualbeli KPR 100% syariah harus bebas dari unsur bunga. Betapa pun kecilnya, bunga tidak boleh ada. Sehingga, KPR 100% Syariah harus TANPA BUNGA.


- TANPA DENDA

Dalam KPR Konvensional pada umumnya terdapat ketentuan denda bila konsumen telat membayar cicilannya. Nilainya sekitar 0,5% per hari. Jika cicilannya Rp 5 juta/bulan, maka nilai dendanya Rp 25 ritu/hari atau Rp 750 ribu/bulan. Cukup lumayan besarnya.

Akan tetapi, uang denda ternyata termasuk salah satu riba pula. Imam ath-Thabari berkata: “Riba Jahiliyah adalah seseorang membeli sesuatu sampai tempo tertentu yang disepakati. jika telah jatuh tempo dan ia belum memiliki uang untuk membayarnya, maka ia menambah (pembayarannya) dan mengakhirkan jatuh temponya.” Sehingga, nilai dosa denda termasuk dosa besar lantaran termasuk riba. KPR 100% Syariah harus TANPA DENDA.


- TANPA SITA

Dalam KPR Konvensional, pihak bank senantiasa menahan sertifikat rumah sebagai AGUNAN-nya. Hal ini tidak syar’ie, sebagaimana Imam Syafi’i berpendapat: “Kalau penjual-pembeli mensyaratkan agar barang yang dibeli tsb sebagai agunan, maka akad jualbeli tersebut batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya.” (al-Marudi menukilnya di dalam kitab Al-Hawi al-Kabir).

Sementara itu, jika konsumen wanprestasi (beberapa bulan tidak bayar cicilan) maka pihak bank akan menyita rumahnya. Pihak bank akan melelangnya, dan seluruh uang cicilan konsumen sebelumnya tidak dikembalikan karena dianggap uang sewa rumah. Kalaupun dikembalikan uang cicilan konsumen tidak sepenuhnya, karena dipotong untuk beragam biaya dan denda. Dengan demikian, ada unsur riba dan berdosa besar pula. KPR 100% Syariah harus TANPA SITA.


- TANPA AKAD GANDA

Pihak bank juga memberlakukan akad ganda, yaitu akad sewa dan beli sekaligus seperti akad leasing sepeda motor dan mobil. Bila konsumen wanprestasi dalam mencicilnya maka rumah akan disita dan dijual oleh pihak bank. Uang hasil penjualannya tidak dibayarkan kembali ke pihak konsumen karena uang tersebut dianggap sebagai uang sewa. Bila konsumen berhasil mencicil hingga lunas maka rumah menjadi milik konsumen sebagai hasil akad jualbeli. 

Akad ganda dilarang oleh Islam. Nabi Saw bersabda: “Tidak sah ada dua akad dalam satu akad” (HR. Ahmad), “Tidaklah dihalalkan dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)” (HR. Ibn Hibban), “Rasulullah melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi“ (HR Tirmidzi). Karenanya, KPR 100% Syariah harus TANPA AKAD GANDA.


- TANPA KEPEMILIKAN BELUM SEMPURNA

Baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional pada umumnya memberlakukan uang muka (DP) sekitar 10-30%. Masalahnya, ketika konsumen membayar DP yang berarti akad jualbelinya sudah terjadi secara sah, sementara pihak bank belum memiliki rumahnya. Dengan kata lain, konsumen membeli rumah kepada pihak bank yang belum sempurna dimilikinya. Hal ini melanggar ketentuan syariah, “Jangan engkau jual sesuatu yang bukan milikmu”. (HR. Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah, at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Baihaqi). KPR 100% Syariah harus TANPA KEPEMILIKAN BELUM SEMPURNA.


- TANPA ASURANSI

Baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional biasanya juga mensyaratkan konsumen harus mengasuransikan rumahnya. Asuransi tentu menjadi beban finasial bagi konsumen. Lebih dari itu, akad asuransi temasuk akad batil. Objek akadnya bukan berupa harta atau jasa, tapi resiko sehingga batil akadnya. 

Selain itu, arsuransi juga mengandung gharar (ketidakjelasan) karena tidak jelas berapa uang setoran, sampai kapan, dan dapat atau tidak, sehingga juga mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti judi (maisir) dan riba (nasabah mendapat uang kompensasi lebih banyak daripada kumulasi uang preminya). KPR 100% Syariah harus TANPA ASURANSI.


Demikianlah gambaran singkat mengenai skema jualbeli properti syariah. Selain merugikan secara finansial dan syariah, dalam praktiknya juga tidak ribet karena tanpa BI-checking dan birokrasi/administrasi yang bertele-tele dan memberatkan konsumen. 

Secara detilnya, Anda yang berlokasi di Pemalang dan sekitarnya dapat menghubung Pak Nur Cahyo selaku pimpro Proyek Properti Syariah di Pemalang (0813-9079-6246).[*Hanjaeli]


* Hanjaeli adalah Penulis Buku Bisnis Property Syariah

KOMENTAR ANDA

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Geliat Properti Syariah Di Pemalang Rating: 5 Reviewed By: Dhani Habib AlHuda