Latest News
Wednesday, January 27, 2016

Gugatan Pelanggaran Masif di Pilkada Pemalang Dimentahkan Oleh Hakim MK


SeputarPemalang.Com - Sidang gugatan terhadap dugaan pelanggaran masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan pasangan calon Mukti Agung Wibowo-Afifudin‎ dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang, Jawa Tengah 9 Desember lalu, akhirnya dimentahkan Hakim MK dalam sidang putusan sela, hari Senin tgl 25 Januari 2016.‎

Dimana sebelumnya pasangan nomor urut tiga tersebut menggugat KPU Pemalang lantaran ‎‎terjadinya pelanggaran di enam kecamatan kabupaten pemalang, yaitu kecamatan Radu Dongkal, Belik, Warungpring, Pemalang, Watukumpul, Taman.

KPU Pemalang dituding terlibat dan membiarkan pelanggaran tersebut namun MK tidak menerima gugatan tersebut lantaran pasangan calon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) walau merupakan peserta pemilihan bupati dan wakil Bupati pemalang.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Maria Farida Indrati ‎mahkamah menilai pasangan Mukti Agung Wibowo-Afifudin tidak memiliki kedudukan hukum lantaran selisih suara dalam Pilkada ‎9 Desember lalu, melebih ambang batas Berdasarkan pasal 158 UU nomor 8 / 2015 dan pasal 6 PMK Nomor 1-5 / 2015‎.

Berdasarkan aturan tersebut selisih suara antara pasangan Mukti Agung Wibowo-Afifudin dengan bupati dan wakil bupati terpilih yakni Junaedi-Martono, maksimal 0,5 persen ‎

"Jumlah penduduk Pemalang berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan adalah 1.458.047 jiwa‎ sehingga batas maksimal selisih suara adalah 0,5 persen," terang Maria dalam sidang sebagaimana diberitakan Tribunnews.

Sehingga selisih suara maksimal berdasarkan aturan tersebut yakni 0,5 persen dari ‎suara yang diraih bupati dan wakil bupati terpilih. 0,5 persen dari 247.683 yakni 1717 suara. Sementara hasil Pilkada lalu, selisih suara antara Paslon nomor tiga dengan pemenang buapti terpilih adalah 68.870 suara (20 persen).

"Sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas pemohon tidak memenuhi ketentuan," paparnya.

Oleh karenanya dalam putusan yang dibacakan ketua MK Arief Hidayat pada pukul 14.27 Wib, Mahkamah memutuskan tidak menerima permohonan gugatan dan tidak mempertimbangan pokok perkara yang diajukan pemohon.

"Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan pokok ‎perkara permohonan, eksepsi lain dari termohon dan terkait, tidak dipertimbangakan," ujar Arief seraya menegetukan palu.

Ditemui usai sidang kuasa hukum pihak bupati terpilih, Bona Ventura Supriana mengatakan ‎putusan MK telah sesuai dengan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pemalang. MK tidak mempertimbangakan pokok perkara lantara selisih suara antara kliennya dengan Paslon nomor tiga tidak signifikan, yakni 20 persen.

"Putusan MK tidak menerima gugatan sangatlah wajar karena selisih suaranya sangat jauh," katanya.

Dengan hasil tersebut Bona meminta kepada KPU pemalang untuk segera menetapkan Junaedi-Martono‎ sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

"KPU harus segera melantik agar roda pemerintahan berjalan, dan pembangunan di pemalang dapat dsegera dimulai," pungkasnya.[DHA-JPNN]

KOMENTAR ANDA

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Gugatan Pelanggaran Masif di Pilkada Pemalang Dimentahkan Oleh Hakim MK Rating: 5 Reviewed By: Dhani Habib AlHuda