Latest News
Wednesday, February 18, 2015

Peraturan Menteri Kelautan Disosialisasikan ke Nelayan Pemalang


SeputarPemalang.Com - Munculnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 yang melarang penggunaan tangkap ikan jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pemalang segera disikapi. Yaitu mensosialisasikan peraturan tersebut kepada para nelayan yang ada di wilayahnya.

Seperti yang baru saja dilaksanakan, di Aula DKP, Selasa (17/2) kemarin. Sejumlah tokoh masyarakat dan kelompok nelayan mengikuti acara sosialisasi peraturan menteri tersebut.

Kepala DKP  Muntohir mengatakan alat- alat tangkap ikan yang dilarang dalam peraturan menteri itu adalah yang tidak ramah lingkugan . Seperti jaring cantrang , garuk atau pukat hela yang ditarik. Penggunan alat tangkap ikan seperti itu, bukan hanya di Pemalang saja. Tapi sudah menjamur di seluruh Indonesia diantaranya nelayan di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Sedang di Pemalang sendiri untuk alat tangkap ikan jenis cantrang digunakan oleh nelayan TPI Asemdoyong  dan nelayan TPI Tanjungsari menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan,”katanya.

Meskpin diakui, alat tangkap ikan jenis cantrang di Pemalang tidak begitu menggangu, sebab punya jalur masing-masing. Justru yang sangat mengganggu adalah jenis garuk , yaitu cukup mengganggu bagi nelayan yang menggunakan jaring milenium.

Oleh karena untuk memberikan pemahaman kepada nalayan, perlu dilaksanakannya sosialisasi peraturan menteri  tersebut. Karena nelayan TPI Tanjungsari mendesak  agar segera dilakukan  operasi penggunaan alat tangkap ikan yang dinilai cukup merugikan nelayan yaitu jenis garuk.

Untuk mengantisipasi adanya tindakan anarkis atau bentrokan antar nelayan , DKP sebagai pembina nelayan menghimbau agar tidak melakukan operasi sendiri, mengingat nalayan itu sama-sama binaannya. Untuk itu melalui tokoh masyarakat dan kelompok nelayan agar bisa menyampaikan kepada nelayan terkait peraturan menteri tersebut. Harapan agar sesama nalayan tidak saling menganggu.

“Berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, sehingga adanya peraturan itu, untuk segera disosialisasikan kepada nelayan dan perlu dicarikan solusinya mencarikan alat tangkap ikan pengganti,”ujarnya.

Setelah disosialisasikan, pihaknya akan memantau perkembangannya, karena dinas  sendiri tidak mengijinkan karena jelas sesuai aturan telah dilarang. “ Yang pemnting kita tidak menerbitkan ijin, jika nanti ada operasi dan nelayan masih menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang maka resiko ditanggung sendiri,”imbuhnya.

Dia menjelaskan untuk mendukung peraturan pemerintah ini, DKP dalam mengambil tindakan melalui kegiatan operasi, tidak sendirian tetapi gabungan dari dinas dan inntansi terkait lainnya, diantaranya Sat Pol Air dan Lanal AL. Bahkan juga operasi penegakan peraturan ini, akan dilakukan langsung  dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kapal besar.

“Kita tetap mendukung peraturan pemerintah, namun untuk memberikan solusi, DKP akan  mengusulkannya untuk mencarikan pengganti jaring milinium dan pancing alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Hanya saja secara perlahan harus bisa merubah tradisi nelayan,”paparnya. 

Seraya menegaskan dalam penerapan peraturan ini, dari dinas DKP propinsi telah memberikan toleransi hingga bulan September 2015.[radarpekalongan]


KOMENTAR ANDA

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Peraturan Menteri Kelautan Disosialisasikan ke Nelayan Pemalang Rating: 5 Reviewed By: asri yatno