Latest News
Thursday, January 30, 2014

Panwaslu Pemalang Ingatkan Netralitas PNS

Panwaslu - IST
Seputar Pemalang -  Panitia Pengawas Pemilihan  Umum (Panwaslu) Kabupaten Pemalang mengingatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) termasuk kepala desa untuk netral dan tidak berpihak dalam kampanye Pemilu 2014.

Ketua Panwas Hery Setyawan SH mengatakan, sesuai aturan, PNS harus netral. Bila tidak maka akan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Disampaikan Hery, dari pihak pemkab juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai netralitas PNS. Diharapkan bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebaik mungkin. “Sudah ada surat edarannya. Kita respon positif surat ini, dan semoga bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya,” katanya.

Surat Edaran Nomor 882/33/KESPOL LM tentang Netralitas PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya pada pemilu ditandatangani Sekda Drs Budhi Rahardjo MM tertanggal 8 Januari 2014.

Dalam surat edaran, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPR, dewan perwakilan daerah (DPD), dan DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye,


  • Dilarang menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut parpol atau atribut PNS, 
  • Dilarang menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya, 
  • Dilarang menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, 
  • Dilarang memberikan dukungan disertai fotocopy atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangan.


Hal sama berlaku untuk pemilihan presiden. Namun dengan tambahan membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan satu di antara pasangan calon selama masa kampanye.

Berikutnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya, dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye dan mendukung calon kepala Daerah dan wakil kepala daerah. 

Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan satu pasangan calon selama masa kampanye.

Juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya anggota keluarga dan masyarakat.

Masih dalam SE, kepala desa dan perangkat desa lainnya dilarang, ikut serta sebagai pelaksanan kampanye Pemilu, dan dilarang terlibat dalam kampanye pemilu pilpres dan pilkada.

Dalam SE, juga menyertakan sanksi yaitu pelanggaran ketentuan tersebut, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Terhadap pelanggaran disiplin itu, PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin dari tingkat yang paling ringan sampai dengan yang paling berat tergantung dari latar belakang pelanggaran yang dilakukan dan jumlah kerugian negara serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Pelanggaran juga dikategorikan sebagai tindakan ikut serta dalam tindak pidana pemilu dan atau pelanggaran terhadap larangan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [satelitpos -Tri Atmodjo]

KOMENTAR ANDA

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Panwaslu Pemalang Ingatkan Netralitas PNS Rating: 5 Reviewed By: asri yatno